Harus Tahu, Ini Bentuk Diskriminasi Terhadap Janda dan Ibu Tunggal

  Senin, 27 Juli 2020   Ananda Muhammad Firdaus
ilustrasi. (Shutterstock)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Di Indonesia, diskriminasi terhadap keluarga tidak lengkap datang dari berbagai bentuk. Terhadap janda, ibu tidak menikah, hingga anak-anaknya. Bagaimanakah diskriminasi itu bisa terjadi?

Ibu tunggal yang berasal dari perceraian merupakan salah satu tipe ibu tunggal yang didiskriminasi. Menurut penelitian pada tahun 2017, jumlah perceraian di suatu negara bergantung pada agenda sosial politik yang mendominasi.

Perceraian muncul saat “Developmental Idealism” berkembang dari sisi istri. Pemikiran ini menekankan otonomi setiap orang untuk memilih pasangan mereka dan hak individu pasangan. Pemikiran ini juga mewajarkan cerai sebagai hak dasar apabila terjadi konflik dalam perceraian.

Meskipun sifatnya positif untuk kesejahteraan perempuan, justru pemikiran itu melahirkan stigmatisasi terhadap perempuan yang enggan “berkontribusi”. Masyarakat Indonesia mayoritas masih menganggap pernikahan sebagai “puncak kedewasaan” perempuan.

Berdasarkan penelitian ini, persepsi tersebut menghasilkan asumsi perempuan bercerai bukanlah perempuan baik-baik.

Menurut Australia: Refugee Review Tribunal, janda atau ibu tunggal kerap didiskriminasi dengan:

1. Stigma perusak keluarga.
Janda atau ibu tunggal kerap dianggap “kesepian” sehingga akan mencari laki-laki. Laki-laki yang distigmatisasikan masyarakat sebagai sasaran ibu tunggal adalah suami orang lain.

2. Pelecehan seksual di tempat kerja.
 
3. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.
Di pelosok Indonesia, perempuan yang hamil di luar pernikahan sering disembunyikan keluarga. Dianggap aib, ibu tunggal sulit mendapatkan pekerjaan karena sejumlah perusahaan tidak menerima orang tua tunggal.

4. Sulit mendapatkan tunjangan dan bantuan.

5. Sulitnya meminjam ke bank karena tidak diakui sebagai kepala keluarga.

Hukum di Indonesia belum semuanya mengenali perempuan sebagai kepala keluarga. Syarat ini harus dipenuhi apabila ingin meminjam ke bank.

Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak memiliki program bantuan untuk ibu tunggal.

6. Terbatasnya layanan kesehatan.
Perempuan di luar pernikahan sulit mendapatkan alat kontrasepsi dari program pemerintah, setidaknya secara legal. Mereka pun memiliki akses terbatas untuk layanan kesehatan alat reproduksi.

Perempuan hamil di luar pernikahan banyak memutuskan untuk menggugurkan kandungan secara ilegal. Namun, saat sedang menggugurkannya saja, mereka kerap dikritik oleh pihak klinik.

7. Anak yang didiskriminasi.
Seperti anak lainnya, anak-anak ibu tunggal pun akan berintegrasi dengan lingkungan. Namun, menurut Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), anak-anak ibu tunggal tetap didiskriminasi di sekolahnya.

Verbal, fisik, hingga perlakuan, anak-anak yang berasal dari keluarga tidak lengkap sering jadi korban diskriminasi bahkan perundungan.

Secara umum, keluarga yang dikepalai perempuan berada di kategori sosial ekonomi termiskin. Menurut PEKKA, 38.8% perempuan-perempuan ini buta huruf dan 50% sudah mengalami kekerasan rumah tangga atau komunitas.

Perlindungan dan pemberdayaan merupakan dua hal yang paling diperlukan ibu tunggal saat ini. Sudah waktunya kita lebih menghormati dan membantu sesama.

Yuk, berhenti mendiskriminasi ibu-ibu tunggal! (Farah Tifa Aghnia)

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar