Selesaikan PR Dulu, Baru Sekolah Dibuka!

  Kamis, 28 Mei 2020   Netizen
ilustrasi -- aktivitas warga sekolah sebelum Covid-19 mewabah.(Ayobandung.com/Mildan Abdalloh)

Pembelajaran online atau dalam jaringan (daring) kini sudah dianjurkan untuk diterapkan di seluruh kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Salah satu pelopornya adalah imbauan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memerintahkan setiap sekolah untuk melaksanakan belajar daring sejak 16 Maret. Situasi yang muncul akibat mewabahnya pandemi Covid-19 atau virus corona tentu menjadi sebab mengapa transformasi belajar ini dijalankan.

Kendati demikian, pembelajaran daring menimbulkan beragam persoalan baru seperti keterbatasan komputer atau laptop, akses internet, hingga tugas yang menumpuk dari guru. Belum lagi siswa yang mengalami tekanan psikis hingga gangguan kesehatan yang barang tentu harus menjadi perhatian besar pemerintah.

Belum lagi guru-guru yang terpaksa datang ke setiap rumah siswanya yang tidak memiliki ponsel, komputer, atau laptop seperti yang terjadi di Garut dan Sumenep.

Guna mengatasi keterbatasan kuota internet, Kemendikbud melakukan kerja sama dengan beberapa operator jaringan seluler untuk menyediakan kuota gratis. Kerja sama itu juga dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan teknologi Google. Selain itu, setiap sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS) mengalihkan sebagian dananya untuk penyediaan kuota gratis bagi siswanya. 

Beberapa universitas juga memberikan bantuan berupa kuota gratis bagi mahasiswanya. Universitas tersebut antara lain Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), dan universitas lainnya. 

Banyak permasalahan yang kelak ditemukan saat kebijakan ini dijalankan, namun apa boleh dibuat, pembelajaran daring merupakan satu-satunya jalan terbaik agar setiap pelajar bisa terus mengakses pendidikan formal. 

Kini masyarakat tengah dibingungkan dengan kepastian dibukanya aktivitas belajar mengajar di sekolah. Menteri Dikbud Nadiem Makarim dikutip dari detik.com menyatakan sudah menyiapkan banyak skema, hanya saja menunggu keputusan dari beberapa pihak terutama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengetahui keamanan situasi.

"Kami tidak pernah mengeluarkan pernyataan kepastian, karena memang keputusannya bukan di kami. Jadi mohon stakeholders atau media yang menyebut itu, itu tidak benar," ucap Nadiem.

Pernyataan menteri merupakan respons dari maraknya rumor tengan dibukanya aktivitas sekolah. Termasuk kajian awal dibuat oleh Kementerian Koordinator Perekonomian yang menyebutkan sekolah akan kembali beraktivitas pada 15 Juni dengan sistem shift dan modifikasi materi.

Nampaknya wacana kembali dibukanya sekolah mendapat respons yang kurang baik dari beberapa pihak. Salah satunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang khawatir apabila sekolah dibuka maka berpotensi menimbulkan banyak klaster baru. 

Melalui Komisioner Bidang Pendidikan Retno Listyarti, lembaganya telah melakukan riset, meskipun kecil-kecilan dengan melalui komentar unggahan di Facebook, 71% dari 87 responden menyatakan tidak setuju perihal wacana pembukaan sekolah.

"KPAI mendorong Kemendikbud dan Kemenag (Kementerian Agama) RI belajar dari negara lain yang sudah mulai turun kasusnya, bahkan zero kasus, kemudian membuka sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan. Namun ternyata ditemukan kasus baru karena siswa dan guru tertular Covid-19. Sekolah malah jadi klaster baru," ungkap Retno.

Ungkapan tersebut juga ada benarnya mengingat penambahan kasus di Indonesia yang terus-menerus terjadi secara fluktuatif, belum lagi oleh aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang seringkali dilanggar masyarakat. Yang lebih mencengangkan lagi tentu jumlah tes yang minim dan kenyataan bahwa pemerintah belum memiliki kurva epidemiologis Covid-19.

Negara lain juga menanggapi kembali sekolah dengan berbagai cara. Misalnya negara tetangga Filipina melalui Presiden Rodrigo Duterte mengatakan tidak akan mengizinkan para siswa kembali ke sekolah hingga vaksin penyakit virus corona ditemukan.

Sementara itu, Korea Selatan memutuskan untuk membuka kembali aktivitas di sekolah setelah pandemi di negaranya berangsur-angsur mereda. Sejumlah sekitar 2 juta siswa pun diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan ketat guna mencegah kasus baru. Protokol tersebut antara lain pemeriksaan suhu dan pemberian hand sanitizer bagi siswa yang ingin masuk, penerapan salam siku, dan tentunya physical distancing.

Meskipun angka kasus merosot tajam, dibukanya sekolah dengan serangkaian protokol ketat tidak bisa benar-benar menghentikan laju penularan, setidaknya di Korea. Hal ini disebabkan adanya kasus penularan oleh guru di sebuah TK di kota Seoul. Murid yang tertular berusia enam tahun dan sang guru sebelumnya sempat mengajar sebanyak 35 murid dan berinteraksi dengan tiga guru lainnya.

Membuka sekolah dengan segala aktivitasnya merupakan sebuah tindakan penuh risiko. Di tengah kondisi belum meredanya penyebaran virus di sejumlah daerah, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus untuk menurunkan jumlah dengan memperketat banyak aturan. Salah satunya PSBB dan physical distancing yang seringkali dilanggar hingga berujung ke-viral-an di media sosial.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan tes polymerase chain reaction (PCR), tracing, dan random test sebanyak mungkin untuk mendeteksi kasus-kasus yang ada di masyarakat. Selagi pemerintah dalam hal ini rumah sakit dan laboratorium menunggu pasien, juga harus giat mencari pasien guna mencegah penularan yang lebih besar lagi.

Padahal, per 26 Mei, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Indonesia baru mengetes 940 per satu juta orang. Angka tersebut masih jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

"Jadi kalau berdasarkan hitungan Mei, kalau kita bisa lakukan 10.000 tes per hari, maka tanggal 19 Juni kita harus mencapai 1.838 per sejuta penduduk yang dites," kata Suharso dikutip dari merdeka.com.

Dari data yang didapat dari WorldoMeter per Minggu (24/5) dikutip dari cnbcindonesia.com, Malaysia mecatat 15.485 tes dan Singapura 50.369 tes per satu juta penduduk.

Rumah sakit dan laboratorium pengetesan serta perawatan, hingga tenaga medis, dan alat-alat penanganan virus corona seperti ventilator juga dibutuhkan agar jumlah pasien yang sembuh meningkat. Tentunya sembari meminimalisasi jumlah pasien yang meninggal. 

Satu hal yang cukup penting ialah pelibatan banyak epidemiolog, ilmuwan, dokter, dan serikat kesehatan dalam menyusun kebijakan publik yang tepat. Termasuk pembuatan kurva epidemiolog yang sesuai dengan kebutuhan pengambilan kebijakan publik.

Hal tersebut dikarenakan pemerintah cenderung mengambil kebijakan tanpa melibatkan pendapat ahli, bahkan cenderung memikirkan aspek lain seperti ekonomi di tengah pentingnya menomorsatukan aspek kesehatan masyarakat.

Belum lagi kabarnya pelonggaran PSBB di sejumlah daerah akan dilakukan. Ehpengurangan dan adaptasi, bukan pelonggaran. Intinya, semua itu demi menyongsong new normal atau kenormalan baru, di tengah kondisi yang belum menunjukkan adanya situasi yang mendekati bolehnya kenormalan baru.

Penerapan pelonggaran guna menerapkan new normal harus memenuhi beberapa indikator yang dibuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), antara lain tidak adanya penambahan penularan atau memperluas penularan atau semaksimalnya mengurangi penularan dan menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan Covid-19.

Selain itu, Indonesia harus memenuhi indikator surveilans yakni dengan cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki Covid-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif. Apakah ketiga indikator tersebut telah dijalankan?

Sebagai masyarakat, kita bisa membantu menekan jumlah penyebaran dengan pergi ke luar rumah jika tidak penting-penting amat. Ketika nanti jumlah penularan dan kasus kian berkurang, maka kebijakan pembukaan sekolah demi new normal sangat terbuka dan dibuka selebar-lebarnya oleh masyarakat. 

Kalau diibaratkan sebagai pelajar, kita tidak bisa pergi ke sekolah kalau belum mengerjakan semua pekerjaan rumah (PR) yang wajib dikerjakan. Begitupun dengan pemerintahan saat ini, PR yang harus dikerjakan sebaik mungkin masih begitu menumpuk dan seharusnya malu untuk pergi ke sekolah. Jangan lupa kerjakan PR-nya, ya!

(Erlangga Pratama/ mahasiswa tingkat akhir di Program Studi Jurnalistik Universitas Padjadjaran)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar