2020, Pemkab Purwakarta Wajibkan Desa dan Kelurahan Miliki TPS

  Senin, 06 Januari 2020   Dede Nurhasanudin
Ilustrasi -- proses daur ulang di tempat pengelolaan sampah sementara. (Ayobandung.com/Ananda M Firdaus)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Purwakarta mewajibkan desa dan kelurahan memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pada 2020. Langkah ini untuk menengahi polemik sampah yang selalu muncul di tengah masyarakat.

"Desa atau kelurahan wajib mengalokasikan anggaran untuk pembangunan TPS," ungkap Kepala DLHK Kabupaten Purwakarta Deden Guntari, Senin (6/1/2020).

Dia mengatakan, keberadaaan TPS sendiri sebenarnya sudah ada di sejumlah titik, namun tentunya cukup kurang sehingga tidak dapat menampung sampah secara keseluruhan. Untuk itu, ke depan pemerintah desa atau kelurahan harus menyediakan TPS agar pengelolaan sampah lebih terkordinir.

"Sekarang baru ada beberapa TPS yang dimiliki Pemkab Purwakarta, yakni Desa Warungkadu, Desa Cijantung, Desa Babakancikao, dan Desa Nagri Kaler. TPS ini dibangun untuk pengolahan sampah," kata dia.

Soal aturan pembangunan TPS, pihaknya saat ini tengah menyusun regulasi. Regulasi itu, selain masalah pewajiban, juga menyinggung sanksi bilamana pihak terkait yang diwajibkan tidak menjalankannya.

"Sampah-sampah yang nanti ada di TPS akan diterapkan pengolahan sampah dengan tiga metode yaitu reuse, reduce, dan recycle dengan ukuran TPS standarnya 2x5 meter," kata dia.

Dia pun mengimbau, agar mulai sekarang, masyarakat belajar memilah sampah yang bisa dibuang ke TPS dan juga bisa diolah agar bisa dimanfaatkan.

Deden pun mengharapkan, bila rencana dinasnya berjalan baik, maka sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir alias TPA dapat berkurang. Hal ini juga menyambung permintaan bupati yang tidak ingin pengelolaan sampah yang buruk berdampak pada warga.

"Kalau lingkungannya kotor, jelas kualitas hidup masyarakat pun terancam. Dampaknya, bisa muncul penyebaran penyakit dan terparah bisa menimbulkan bencana banjir, terutama pada musim penghujan, jika tidak kelola sampah, honorarium perangkat desa terpaksa tidak dicairkan," kata Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar