Pemkab Purwakarta Pastikan Tidak Rekrutmen P3K

  Jumat, 08 November 2019   Dede Nurhasanudin
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana. (Dede Nurhasanudin/ ayopurwakarta)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Bagi guru honorer, THL atau sejenisnya di Kabupaten Purwakarta berharap mendapatkan upah kerja setara dengan PNS pupus sudah.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Anne Ratna Mustika selaku bupati tidak mengajukan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sekda Kabupaten Purwakarta, Iyus Permana mengatakan, sistem upah kerja P3K dibebankan ke APBD menjadi alasan Purwakarta tidak membuka rekrutmen P3K, karena untuk belanja pegawai saat ini masih tinggi.

"Untuk pengupahan THL saja Rp69 miliar pertahun, belum memenuhi kebutuhan lainnya, anggaran kita tidak sanggup jika upah kerja P3K dibebankan ke APBD,"ungkap Iyus saat ditemui si ruang kerjanya, Kamis (7/11/2019) sore kemarin.

Menurutnya, jika melihat kondisi di lapangan sangat kekurangan pegawai karena sebagian dari mereka (PNS) pensiun. Pada 2018 jumlah PNS yang pensiun 425 orang.

Namun, kekosongan itu diisi dengan keberadaan para THL tersebar di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan honorer di sekolah.

"Selama Tahun 2018 saja, kami ditinggal pensiun oleh 425 pegawai, kita sangat membutuhkan, tapi kalau upah kerja dibebankan ke kami jujur kami keberatan, dan bukan Purwakarta saja yang menolak, daerah lain juga sama," katanya.

Sementara, Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha mengatakan, dari Rp1,3 triliun pos belanja tidak langsung (BTL), belanja pegawai menyerap 73% anggaran. "Sementara persentase penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar 43,6% dari total keseluruhan APBD Purwakarta,"ujar Norman.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/617/ M. SM.01.00/2019, disebutkan kuota rekrutmen pegawai 30% CPNS dan 70% untuk kuota PPPK.

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Purwakarta kuota CPNS dikurangi satu dari yang sebelumnya 170.

"Aturan mengenai nomenklatur jabatan PPPK belum ada. Jika dibebankan ke daerah kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk mengangkat PPPK karena belanja pegawai masih tinggi, sementara kuota CPNS kita hanya169,"ujar Sekertaris BKPSDM, Ai Saidah menambahkan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar

-->