83 Desa di Purwakarta Akan Dipimpin Pjs

  Selasa, 23 Juli 2019   Dede Nurhasanudin
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Purwakarta Panda Dinata. (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Sebanyak 83 desa di Kabupaten Purwakarta akan dipimpin pejabat sementara (pjs) terhitung Agustus 2019 mendatang. Hal itu karena masa jabatan para kepala desa sudah berakhir dan baru akan melakukan pemilihan tahun 2020 mendatang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Purwakarta Panda Dinata menjelaskan, untuk mengisi jabatan kepala desa yang kosong tersebut maka pemerintah kabupaten akan mengangkat seorang ASN yang bertugas di kecamatan ataupun di kabupaten menjadi pjs sehingga roda pemerintahan tingkat desa tetap berjalan lancar.

AYO BACA : ACT Tunjukkan Aksi Nyata Cegah Berita Hoaks

"Pelayanan masyarakat, kan, harus tetap berlangsung, maka pjs itu lah yang akan mengisi kekosongan sebelum ada kepala desa baru," kata Panda di kantornya, Selasa (23/7/2019).

Panda mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala desa baru di 83 desa itu kemungkinan bakal digelar pada 2020 nanti sesuai intruksi bupati. "Ibu Bupati sih inginkan di tahun 2020, tapi itu semua tergantung keputusan beliau. Untuk Kabupaten Purwakarta bisa melakukan Pilkades serentak tahun 2020," ujar dia.

AYO BACA : Distan Purwakarta Siapkan 23 Ribu Ton Benih Padi

Sejauh ini, Panda mengaku, telah menerima daftar nama yang akan diajukan sebagai pjs kepala desa di tiap-tiap kecamatan. Daftar nama itu nantinya akan diusulkan ke bupati sehingga nantinya diputuskan.

"Keputusan pjs ini hak preogratif bupati, dan masa jabatan pjs kepala desa berakhir setelah ada kepala desa definitif," ucap dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan dan Pembangunan Purwakarta Anas Ali Hamzah meminta pemerintah harus selektif dalam merekomendasi pjs di tiap desa. Jangan sampai pjs ASN tersebut merupakan pesanan seseorang untuk kepentingan pilkades nanti.

Anas menilai, kemungkinan praktek pesanan penempatan pjs tersebut bisa saja terjadi.  "Tidak menutup kemungkinan hal itu terjadi makanya pemkab harus benar-benar selektif agar tidak menuai konflik di kemudian hari," ujar Anas.

AYO BACA : KPU Purwakarta Tetapkan 45 Caleg Terpilih Hasil Pileg 2019

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar