Pemkab Purwakarta Bidik Predikat Ramah Anak

  Jumat, 19 Juli 2019   Dede Nurhasanudin
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menandatangani kain selembar kain putih untuk menyatakan komitmen Purwakarta ramah anak, Jumat (19/7/2019). (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM -- Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak puas diri setelah memperoleh predikat puskesmas ramah anak dan orang jompo. Kali ini bidikan itu tertuju pada predikat kota ramah anak di wilayah Jawa Barat.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, pihaknya tengah berupaya mencapai meraih predikat kota ramah anak. Di antaranya harus mempunyai sistem pembangunan berbasis layak anak, pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi, dan berkelanjutan.
 
"Ini yang ingin saya dorong, apalagi beberapa puskesmas di kita termasuk predikat ramah anak," ujar Anne disela sosialisasi kota layak anak (KLA) di Bale Yudhistira Pemkab Purwakarta, Kamis, (18/7/2019) kemarin.
 
Anne menilai, Purwakarta saat ini memang belum mendapatkan predikat kota layak anak, padahal secara infrastruktur telah mendekati seluruh instrumen yang dibutuhkan menjadi kota layak anak.
 
Apalagi Purwakarta telah memiliki peraturan bupati yang berbunyi anak tidak diperbolehkan membawa kendaraan apabila tidak punya SIM dan program pendidikan berkarakter serta penguatan pendidikan berbasis vokasional.
 
"Program-program tersebut memang sudah ada sejak kepemimpinan yang lama. Dan saya mengajak kepada seluruh jajaran OPD untuk terus berusaha agar mendapatkan predikat kota layak anak,” ujar Bupati yang biasa disapa Ambu itu.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Asep Surya menjelaskan bahwa indikator bisa dikatakan sebagai wilayah ramah anak di antaranya adalah karena peran serta keluarga yang baik, termasuk kaum ibu dalam mendidik anak-anaknya.
 
“jadi sebenarnya ibu-ibu di rumah pun sudah melaksanakan berbasis layak anak, karena telah membantu hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan pendidikan serta pembelajaran terhadap anak.” Kata dia.

Disamping itu ada 24 indikator kota ramah anak yang didasarkan pada substansi hak-hak anak yang dikelompokan ke dalam kelembagaan dan pemenuhan hak-hak anak dalam konvensi hak anak (HKA). Di antaranya seperti hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta perlindungan khusus.
 
“Seperti halnya hak sipil, jadi kelahiran anak harus segera tercatat di catatan sipil. Dan sudah kewajiban orang tua untuk mendaftarkan anaknya agar tercatat di catatan sipil," ujar dia.
 
Oleh karena itu Asep surya berharap penguatan koordinasi dari seluruh stake holder untuk mewujudkan kota layak anak ini. “kami mohon bantuan dan dukungannya kepada seluruh OPD untuk merealisasikan kota layak anak di kabupaten Purwakarta.” ujar Asep.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar