KLHK Minta Pemulihan Rawa Kalimati Disegerakan

  Kamis, 11 Juli 2019   Dede Nurhasanudin
Agenda sosialisasi PT Indo Barat Rayon soal pemulihan fungsi lingkungan hidup Rawa Kalimati di Aula Hotel Harper Purwakarta, Kamis (11/7/2019). (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)
BUNGURSARI, AYOPURWAKARTA.COM -- Direktur Pemulihan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Haruki agustina menyebut, PT Indo Barat Rayon (IBR) Purwakarta telah memakan waktu dua tahun setelah putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2017 lalu untuk membersihkan Rawa Kalimati yang tercemari limbah dan itu sudah cukup lama sehingga harus segera dibersihkan.
 
Menurutnya, dalam konteks pembersihan PT IBR harus mengajukan perencanaan pemulihan yang harus disetujui KLHK. Fungsi KLHK sendiri dalam hal ini adalah memberikan persetujuan dan mengawasai proses pemulihan rawa kalimati tersebut.
 
"Tadi, kan, mereka bilang dalam pembersihannya memakai metode landfill dan pengolahan internal dengan cara di boiler, tapi kan izinya masih menunggu, sementara keputusan MA sudah dua tahun," ujar Haruki, ditemui usai acara sosialisasi PT Indo Barat Rayon pemulihan fungsi lingkungan hidup di Aula Hotel Harper Purwakarta, Kamis (11/7/2019).
 
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya meminta percepatan proses pemulihan. Teknisnya bisa diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin, dikelola internal maupun di manfaatkan. "Dari aspek itu akan kami pantau bagaimana metode proses pemulihannya dan akan kami setujui," ucap dia.
 
Menurutnya, penanganan limbah B3 harus disegerakan dan tidak bisa menunggu apalagi berada di lingkungan. Dalam pengelolaan limbah B3 harus ditangani yang telah memiliki izin, sementara pihak PT Indo Barat masih menunggu izin keluar.
 
"Maka sambil menunggu itu PT Indo Barat Rayon menyerahkan ke pihak ketiga yang beriizin. Siapa pun itu terserah mereka yang pasti harus berizin. PT Indo Barat sedang berproses untuk ijinnya di KLHK," kata dia.
 
Terkait penanganan limbah B3 yang digunakan untuk bahan bakar boiler bisa saja, namun lanjut dia tetap harus memiliki izin.
 
"Boleh-boleh saja di boiler untuk pemanfaatan pengolahan, tapi harus dipastikan dulu kalorinya memenuhi atau tidak, dan yang pasti harus berizin," ujar Haruki.
 
Selain itu, dia menambahkan bahwa limbah yang ada di Rawa Kalimati masuk dalam kategori dua. Artinya Less harmfull atau kurang berbahaya, akan tetap dikelola sebagai limbah B3 yang pengelolaannya harus berizin untuk memastikan tidak ada dampak terhadap lingkungan mau pun kesehatan dan lainnya.
 
"Artinya kalau dia di tanah ada pelindian, makanya harus segera diangkat karena itu proses pemulihan pembersihan yang harus disegerakan," ucap Haruki.
 
Sementara, Direktur Publik Relation PT Indo Barat Rayon Purwakarta, Febri Siahaan mengatakan pihaknya akan segera bertindak untuk menangani hal itu."soal masukan-masukan tadi akan menjadi catatan kami buat langkah kedepannya, dan kami akan melaksanakan intruksi dari KLHK," singkat Febri.
 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar