PN Purwakarta eksekusi Lahan Kereta Cepat, 27 warga Minta Negosiasi Harga

  Selasa, 26 Februari 2019   Dede Nurhasanudin
PN Purwakarta didampingi pihak kepolisian dan musfika Kecamatan Darangdan tengah mengeksekusi lahan terdampak kereta cepat Jakarta-Bandung di Kampung Buluh, Desa Nagrak, Selasa (26/2/2019). (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

DARANGDAN, AYOPURWAKARTA.COM—Pengadilan Negeri atau PN Kabupaten Purwakarta melakukan proses eksekusi lahan proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Kampung Buluh, Desa Nagrak, Kecamatan Darangdan, Selasa (26/2/2019).

Dari total 49 bidang lahan dari 38 pemilik, 27 atau 36 bidang lahan menolak untuk dieksekusi. Warga mengaku tidak ada negosiasi dan pihak perusahaan dalam ini PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia langsung menentukan harga secara sepihak.

Kuasa hukum warga, Bakri, mengatakan, pihak perusahaan tidak ada itikad baik kepada pemilik lahan. Bakri mengaku ingin memperjuangkan tuntutan warga untuk mendapat hak berdasar keadilan.

Menurutnya, persoalan ekseskusi lahan harus diselesaikan secara duduk bersama dan berdasar mufakat. Selama ini hal semacam itu tidak dilakukan.

"Kami ingin ada kesepekatan soal harga, ada negosiasi, jadi tidak ada yang dirugikan," ujar Bakri.

Mengenai eksekusi saat ini, Bakri mengaku telah berupaya untuk dilakukan penundaan. Mulai dengan melayangkan gugatan dugaan melawan hukum. Namun, semua itu tidak diindahkan oleh pihak Pengadilan Negeri.

"Kami memperjuangkan tuntutan warga untuk mendapat hak berdasar keadilan," kata Bakri.

Sempat pihak perusahaan melakukan musyawarah sekali di tahun 2016. Namun, selanjutnya tidak ada musyawarah untuk menghasilkan titik temu dari permasalahan yang ada.

Bakri menilai ada hal yang jangan atas persoalan ini. Meski begitu pihaknya akan terus membela dan memperjuangan hak warga.

"Kami akan menunggu itikad baik pihak perusahaan untuk bermusyawarah," kata dia.

Menurutnya, pada intinya warga hanya mencari keadilan dan berkeinginan dilakukan musyawarah dengan pihak perusahaan. Dengan begitu, ada titik temu permasalahan.

"Jangan dulu dilakukan proses eksekusi lahan sebelum semua ini selesai," ujar dia.

Sementara itu, Humas PN Purwakarta Gegen Diosya mengatakan dasar PN Purwakarta melakukan eksekusi lahan karena para pihak tidak menerima besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Warga keberatan akhirnya atas dasar pemohon dari pihak perusahaan (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) untuk dilakukan pelaksanaan eksekusi," kata Gegen.

Eksekusi lahan sendiri perdasar pada Penetapan Eksekusi No2/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Pwk. JO No7/Pdt.Kons/2018/PN.Pwk. Ada sekitar 38 pihak atau 49 bidang lahan yang akan dieksekusi. 

Ia mengatakan, yang telah menerima ganti rugi sebanyak 11 pihak atau 13 bidang. Sisa yang belum menerima atau menolak ganti rugi sebanyak 27 pihak atau 36 bidang terdiri atas rumah 13 pihak 13 bidang terdiri atas lahan kosong, daratan dan sawah 14 pihak atau 23 bidang.

"Sebetulnya harga yang diberikan kepada warga di atas harga pasar. Dan ganti rugi berdasar sosial kemasyarakatan," demikian Gegen.

Bagi warga atau pihak yang menolak eksekusi, uang ganti ruginya tetap akan diberikan dengan cara dititipkan terlebih dahulu di lembaga perbankan sampai para pihak menerima.

"Dan bagi yang berkeberata silakan menempuh jaluh hukum untuk melakukan gugatan dan lain sebagainya," pungkasnya.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar