Raperda Segera Tuntas, Bumdes di Purwakarta Bakal Berpayung Hukum

  Selasa, 29 Januari 2019   Dede Nurhasanudin
Anggota Panitia Khusus atau Pansus B DPRD Purwakarta, Iis Kiswara. (Dede Nurhasanudin/Ayopurwakarta.com)

PURWAKARTA KOTA, AYOPURWAKARTA.COM--Pembahasan soal Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes DPRD Kabupaten Purwakarta akan segera rampung terselesaikan.

Anggota Panitia Khusus atau Pansus B DPRD Purwakarta, Iis Kiswara memastikan soal itu. Ia mengatakan jika pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Bumdes akan selesai Februari 2019.

"Jadi Bumdes di Purwakarta nantinya akan memiliki payung hukum," ujar Iis, Selasa (29/1/2019).

AYO BACA : Apdesi: Kades Harus Kelola Dana Desa Secara Transparan

Setelah berpayung hukum, Iis mengharapkan jika keberadaan Bumdes menjadi garapan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke arah yang lebih baik, dan memaksimalkan dana desa diserap ke dalam sektor kegiatan produktif, ekonomis, dan bernilai sosial.

"Kami pastikan perda ini sudah bisa dijadikan payung hukum keberadaan Bumdes di Purwakarta mulai Februari mendatang, dan kami berharap dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat," kata dia.

Ia mengatakan, di Purwakarta telah berdiri 170 Bumdes dari 183 desa. Sementara yang sudah berjalan ada 130 Bumdes dengan berbagai kriteria.  Data tersebut diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Purwakarta.

AYO BACA : Camat Sukatani Minta Pemerintah Desa Dorong Pemasaran Wayang Golek

"Kedepan Perda ini akan menjadi penguat eksistinsi Bumdes di Purwakarta," ucap dia.

Menurutnya, dalam struktural Bumdes di Purwakarta akan disamakan terkait nama kepengurusan. Misalnya, kata Iis memakai nama direktur atau ketua dalam kepengurusannya.

"Nanti kami bahas, rencananya akan disamakan," ujar Iis.

Jika nanti telah terbentuk maka kepengurusannya dihuni oleh masyarat, perangkat desa hanya memantau berjalannya Bumdes tersebut.

Hal itu, lanjut Iis berdasar pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa.

"Pemerintah Desa hanya bertanggung jawab dalam perjalanan bumdes itu. Salah satunya menyokong sebagian dana desa diperuntukan ke dalam Bumdes," pungkasnya.

AYO BACA : BUMDes Harus Bermanfaat Sosial

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar